BPJS, Rahasia Dibalik Defisit 15,5 Triliun

BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan

BPJS, Rahasia dibalik defisit 15,5 Triliun. Baru baru ini terdengar kabar yang telah diterima masyarakat bahwasanya lonjakan defisit BPJS negara kini mencapai 15,5 triliun. Hal ini menyebabkan naiknya pembayaran BPJS yang sangat signifikan, menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terkait pelayanan BPJS yang tidak pernah terarah jelas dalam kehidupan sehari hari.

Pemerintah sebelumnya merencanakan kenaikan BPJS dengan tingkatan ke-1 yang sebelumnya membayar 80.000 kini diganti dengan membayar 160.000 per orang, juga tingkatan ke-2 yang sebelumnya membayar 51.000 kini direncanakan akan diganti dengan membayar sebesar 110.000, dan tingkatan ke-3 yang sebelumnya 25.500 diganti dengan 42.000.

Dalam prosesnya, hal itu menjadi sorotan, dan sangat dipermasalahkan dalam lingkup masyarakat, pasalnya lebih dari 50% rata-rata ekonomi penduduk Indonesia menengah kebawah, yang akan membuat masyarakat harus bekerja lebih supaya bisa membayar tagihan BPJS setiap bulannya.

Rencana kenaikan BPJS pertama yang akan dinaikan pada tanggal 1 Januari 2020 akhirnya gagal, dikarenakan  pada bulan Desember tahun 2019, komunitas pasien KPCDI mengajukan gugatan ke MA terkait penolakan kenaikan BPJS tersebut, yang pada bulan Februari 2020 akhirnya MA mengabulkannya sehingga kenaikan BPJS dibatalkan.
Kartu BPJS Kesehatan
Kartu BPJS Kesehatan


Tetapi putusan MA tersebut tidak berlaku surut, pasalnya pada bulan Januari sampai Maret kenaikan BPJS tetap berlaku, dan bagi yang telah membayar BPJS, uang tidak akan dikembalikan. Tetapi pemerintah tidak langsung menjalankan hasil MA. Melalui Perpres no.64 Th.2020, presiden Joko Widodo justru menaikan pembayaran BPJS, alasannya adalah anggaran BPJS defisit 15,5 triliun rupiah pada februari 2020.

Sehingga membuat kenaikan BPJS tingkat ke-1 yang semula 160.000 menjadi 150.000, tingkat ke-2 dari 110.000 menjadi 100.000, dan tingkat ke-3 dari 42.000 kini diturunkan seperti semula menjadi 25.000 rupiah. Hal ini membuat masyarakat yang sebelumnya berada di tingkat ke-1 banyak yang memilih turun ke tingkat 3 karena tidak kuat membayar kenaikan tagihan yang sangat naik tersebut.

Baca juga: BPJS, Penyebab Defisit 15,5 Triliun




LihatTutupKomentar