Apa Perlu #MosiTidakPercaya buat KPUM FUAD?


Apa Perlu #MosiTidakPercaya buat KPUM FUAD?

Oleh Anma Muniri


KPUM Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah sebagai penyelenggara Pesta FUAD menjadi representasi dari demokrasi mahasiswa di IAIN Tulungagung. Jargon Suara Mahasiswa Suara Esa menjadi platform yang penuh dengan makna filosofis.  Ditambah KPUM mampu membuat inovasi pemilihan raya daring di tengah pandemi.


Hal nyleneh pernah dialami KPUM yaitu sebelum penetapan calon Ketua HMJ maupun DEMA. Mengumumkan peraturan Kampanye yang kontroversial padahal paslon belum diumumkan. Peraturan juga dibuat tanpa berlandaskan Ketetapan dasar hukum dari KPUM. Hanya dibuat dengan rasionalisasi tanpa ada ketetapan khusus yang merujuk pada pasal-pasal yang termaktub dalam konstitusi.


Kalau hanya termaktub pada peraturan yang berlandaskan rasionalisasi tentunya akan menimbulkan pertanyakan pula. KPUM tidak punya acuan yang konkrit, bahkan kalau rasionalisasi peraturan akan mudah silih berganti. Peraturan akan berubah-ubah sesuai ketetapan rasionalisasi tanpa konstitusional.


Pada pesta FUAD kali ini tidak serta merta berjalan mulus. Pemilihan Ketua HMJ dan Ketua DEMA F diwarnai dengan isu kecurangan. Pemilihan ketua HMJ dianggap sudah final dan relevan dengan terpampang di Instagram Pesta FUAD. Kemudian disusul pengumuman ketua HMJ terpilih.


Akan tetapi Polemik muncul diranah pesta DEMA FUAD. Hasil pemilu daring kemarin dianggap tidak mencerminkan demokrasi. Sehingga akan diadakan pemilihan ulang. Lantas, berdasarkan penutupan mendadak pukul 19.30 durasi dalam waktu pemilihan paslon menjadi landasan kecurangan mulai tercium.


Jargon Suara Mahasiswa Suara Esa menjadi tercoreng. Penutupan mendadak dengan alasan terjadi kecurangan berimplikasi pada KPU yang tidak konsisten. Bolehkah berspekulasi "Suara KPU, Suara Tuhan?". Ditambah penutupan tidak menggunakan surat resmi yang bertanda tangan ketua pelaksana hanya melalui story Instagram.


Tanpa adanya surat resmi dari KPUM terhadap penutupan secara tiba-tiba juga sangat rentan terhadap manipulasi. Meskipun dalam penutupan kemarin tidak terjadi pengumuman manipulasi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. KPU seharusnya membuktikan siapa saja yang bermain curang. Tapi terjegal oleh SDM yang tidak dimiliki oleh KPUM dalam bidang IT. Jika memang KPUM FUAD sebagai miniatur negara, seharusnya harus menggunakan surat resmi untuk berbagai macam pengumuman penting.


Memang persuratan masalah sepele, tetapi apabila tetap tidak memperhatikan bahkan acuh tak acuh terhadap persuratan juga akan menjadi polemik. Khususnya pengumuman lewat narasi yang di medsos juga rawan terjadi penyelewengan. Mengingat pemilihan bersistem online bukan oflline.


Jikalau memang masalah persuratan resmi jarang diperhatikan maka perlu ditanyakan pula. Sekredibel mana nantinya KPUM menjalankan tugasnya. Terlebih pemilihan ulang masih belum ditentukan tanggal kepastian. Apabila tetap pemilihan online dengan sistem siakad masih rentan dibobol apabila pasword dari siakad belumm diganti. Mengingat terdapat 3000 an mahasiswa FUAD yang NIM dan Pasword siakad dibagikan secara kolektif dan dishare digrup kelas.


Anma Muniri, pejuang demokrasi FUAD IAIN Tulungagung

Komentar

Postingan populer dari blog ini

RESAH

Indonesia Belum Terbiasa Membaca