Matinya Sekulerisme dan Kebebasan Beragama

Oleh Sulkhan Zuhdi

Di Jawa, masjid-masjid tumbuh subur bak jamur di musim penghujan. Ramalan teoritikus sekuler soal berkurangnya peran institusi keagamaan seakan hancur lebur tidak berbekas. Senjakala agama tidak kunjung datang, malahan paham sekulerisme secara formal dihabisisi lewat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.7/Kongres Nasional VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama.

Ungkapan ini tentu bukannya tanpa dasar. Tidak hanya agama, di Indonesia setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto, ortodoksi keagamaan menguat. Dampaknya tentu saja pemingggiran ‘suara-suara lain’, meminjam istilah yang dipakai Hairus Salim dalam pengantar edisi terjemahan bahasa Indonesia buku Mark R. Woodward, Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan (2004).

Pengingkaran akan keberadaan hak yang liyan nyata-nyata berdampak besar. Hilangnya diskursus akademik terkait kekompok-kelompok yang dulu sering diolok sebagai abangan dalam peta kajian Islam di Jawa, banyak disebut oleh para ahli diakibatkan adanya pengerasan di tubuh kekuatan Islam ortodoks yang pada akhirnya menghilangkan ragam pandangan keagamaan yang ‘liyan’ dan dianggap menyimpang.

Kematian sekulerisme sebelum sempat berkembang, dibarengi kebangkitan bermacam-macam institusi agama dalam bernegara menyisakan lobang menganga, utamanya dalam keberagaman ekspresi keagamaan yang ada. Dominasi unsur kuat terhadap yang lemah pasti tidak mungkin terelakkan.

Kematian Sekulerisme

Para ahli sosiologi agama sejak periode awal, seperti Karl H. Marx, Emile Durkheim, Georg Simmel, R.H. Tawney, Max Weber hingga Peter L. Berger memperdebatkan signifikansi agama dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Bryan Wilson (1985) kemudian merangkum perdebatan para ahli, kemudian menciptakan sebuah teori yang disebut ‘model sekularisasi’.

Pandangannya menganggap bahwa komodifikasi membuat agama sebagai sekedar barang dagangan, membawanya ke dalam transaksi pasar bebas. Wilson mengasumsikan akan menipisnya peranan agama dalam mempengaruhi tindakan sosial sekaligus kesadaran masyarakat serta individu-individu akibat sekulerisasi atau nilai-nilai yang sekarang kita sebut sebagai modernisasi, rasionalisasi, pembangunan, kemajuan dan lain sebagainya.

Pada pengantarnya dalam buku The Sacred In Secular Age: Toward Revision in the Scientific Study of Religion (1985), Philip E. Hammond juga mengamini model tersebut, ‘…society moves from some sacred condition to successively secular conditions in which the sacred evermore recedes.’ Di Eropa, surutnya ‘Yang Sakral’ dibuktikan dengan fenomena seperti; berkurangnya kepercayaan publik terhadap Tuhan, penurunan kepercayaan pada yang gaib, berkurangnya jumlah anggota dan kehadiran jemaat gereja.

Tapi fenomena lain terjadi, selain Eropa Barat dan Utara, baik  Amerika, Asia dan sebagian besar dunia sisanya semakin hari semakin religius. Setiap sudut kehidupan sosial tidak bisa lepas dari pengaruh institusi dan simbol agama.  Pandangan seperti ini menjadi semacam paradoks bagi dunia modern (Kitiars, 2008: 3-4) .

Semakin masyarakat termordenisasi, terdidik dan teknologinya semakin berkembang, hal ini malah membuat mereka semakin berkomitmen terhadap kepercayaannya. Berger menjelaskan panjang lebar hal ini dalam Desecularization The World (1999), dimana ia menekankan pada kesalahan teori sakulerisasi ditengah-tengah kebangkitan agama secara global. Bahkan, dalam Jesus in Disneyland: Religion in Postmodern Times (2000)  D. Lyon menyatakan bahwa, “sekularisasi sebagai metanarasi telah mati’’.

Bila kita menarik diskusi ke tanah Jawa, fenomena sekulerisasi memperoleh tantangan amat serius dari institusi-institusi agama yang dominan. Melacak ke masa lampau, ketika gerakan kebatinan dianggap sebagai sebuah gerakan humanis. Gerakan sosial yang tidak didasari oleh suatu pemahaman ortodoksi agama tertentu, namun didorong oleh semangat kemanusiaan yang lebih universal ternyata berumur pendek.

Gerakan ini nampaknya mati sebelum bertumbuh. Sekalipun hari ini masih bisa kita lihat sisa-sisanya, namun jelas sekali secara politik mereka nampaknya sulit berkembang dan dikubur hidup-hidup oleh kekuatan ortoksi keagamaan.

Negara dan Agama (Islam)

Guna memahami peranan agama dalam melahirkan ragam kebijakan di Indonesia, ada baiknya kita menelusuri relasi Negara dan agama. Indonesia merupakan Negara modern yang bila kita melacak akar kelahirannya berasal dari pemikiral liberal dan merupakan anak kandung sekulerisme. Otoritas kekuasaan Negara dan agama dipisahkan. Karena, Negara seperti Indonesia tentu saja tidak hanya melayani satu agama tertentu saja.

Namun ada yang unik disini, Piagam Jakarta awalnya menyertakan kalimat yang seakan mengindikasikan keberpihakannya pada satu agama tertentu, yaitu Islam. “ …dengan kewadjiban menjalankan sjari’at Islam bagi pemeloek-pemeloeknnya”. Seperti itulah narasi yang tercatat, sebelum kemudian para pendiri bangsa Indonesia merevisi dan menyepakati sebagai pembukaan dasar Undang-Undang Dasar Negara.

Kejadian ini menyisakan hutang sejarah kepada umat Islam dalam kerangka politik. Berbagai kebijakan di setiap pemerintahan seakan-akan berupaya membayar hutang abadi ini. Seperti misalnya, lahirnya kementerian Agama, pendirian Majelis Ulama Indonesia (MUI), pasal penodaan agama. Ini menambah rumit hubungan negara dengan Islam hingga sekarang

Lutfie Assyaukanie menyebut ada 3 model hubungan Negara dan Islam. Pertama, negara yang diatur dengan hukum Islam, misalnya Iran. Kedua, negara demokrasi-liberal, seperti Turki. Ketiga, negara demokrasi-religius. Assyaukani membedakan negara demokrasi religius dengan liberal yaitu negara tidak menerima aliran yang ‘menyimpang’ dari ortodoksi atau mayoritas (Assyaukani, 2009: 155-158).

Toleransi Setengah Hati

Semangat persatuan dan nasionalisme di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pandangan keagamaan. Hal ini bisa dilihat baik dalam tataran ide maupun dalam bentangan sejarah kebangsaan. Pancasila sebagai konsensus kebangsaan meletakkan ketuhan pada bagian pertama. Ini sering kali diartikan sebagai Negara mengakomodir institusi agama menjalankan roda pemerintahan.

Jeremy Menchik dalam Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism (2015) memperkenalkan istilah ‘nasionalisme bertuhan’. Pandangan relasi Negara dan agama khas Indonesia. Berbeda dengan nasionalisme religius dimana hanya ada satu agama yang mendominasi sebuah Negara, sepeti Jewish di Israel atau Islam di Iran dan Pakistan.

Nasionalisme bertuhan mengakomodir beragam kepercayaan , tentu dengan berbagai batasan. Menurut Menchik, nasionalisme ini memiliki 3 unsur pokok. Pertama, kewajiban menganut agama tertentu. Secara administratif, Indonesia mengakui 6 agama resmi. Kedua, Negara memiliki wewenang untuk menentukan mana ibadah atau aliran yang dianggap tidak menyimpang. Ketiga, penentuan tersebut dilakukan Negara bersama dengan organisasi-organisasi mayoritas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Islam.

Nasionalisme bertuhan memiliki sisi gelapnya sendiri. Negara bersama institusi agama mayoritas berwenang menentukan penyimpangan keberagaman. Hal ini berbahaya bagi kebebasan beragama kelompok-kelompok agama di luar ortodoksi.

Melalui UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PPPA) maupun Pasal 156A KUHP yang terkait dengannya, negara membatasi kebebasan beragama warga negara hanya bila memperoleh restu dari kelompok ortodoks agama. Bila tidak, aparatus negara bisa merestriksi segala bentuk ekspresi keagamaan melalui pasal ‘penodaan agama’ tadi.

 Ini juga menjelaskan berbagai jenis kekerasan memimpa madzab atau sekte besar yang dianggap menyimpang dari ortodoksi, seperti Jemaat Ahmadiyah dan Syiah, atau yang sempat terjadi pada agama Baha’i. Selain itu, restriksi juga menyasar sekte atau gerakan keagamaan baru (GKB). Kelompok ini bersifat lokal dan memiliki pemeluk yang tidak banyak, seperti Gafatar atau Millah Abraham, Salamullah/Lia Eden, Aliran Padange Ati, Blitar dan lainnya. Belum terhitung pula diskriminasi yang terjadi kepada para penghayat kepercayaan sepanjang sejarah berdirinya bangsa ini (CRCS, 2017: 4-7) .

Matinya sekulerisme serta bangkitnya gairah keagamaan di Indonesia menyisakan pekerjaan rumah bagi kita, terutama terkait dengan kebebasan beragama. Nasionalisme bertuhan, demikian Menchik menyebutnya, mengakibatkan intoleransi terhadap praktik keagamaan di luar ortodoksi dan ini tentu saja bertentangan dengan jaminan setiap warga negara bebas beragama sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 .

Sulkhan Zuhdi, peneliti IJIR & Founder Komunitas Madani